Informasi Hasil Tes Kemampuan Dasar CPNS Sumsel Tanggal 9 Desember 2010

Rencana mengumumkan hasil tes kemampuan dasar (TKD) peserta ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) Mura, Empat Lawang, dan Pagar Alam hari ini (8/12) tertunda. Lantaran kemarin (7/12) libur, Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan (PPJK) Unsri menemui kendala administrasi untuk berkoordinasi dengan jajaran BKD ke tiga daerah itu.

“Besok (hari ini, red), baru akan kita serahkan hasil scanning lembar jawaban komputernya (LJK),” ungkap Kepala PPJK Unsri, Zainuddin Nawawi. Dengan harapan, hasil tersebut bisa diumumkan besoknya, tanggal 9 Desember melalui website resmi seleksi CPNS www.cpns-sumsel.com. Termasuk pula melalui media cetak yang ada di Sumsel.

“Kita jadwalkan, hasil itu diumumkan 9 Desember,” katanya. Jika tidak ada aral rintangan, pengumuman hasil TKD itu akan bersamaan dengan diumumkannya hasil tes psikologi tertulis peserta CPNS provinsi, Banyuasin dan Muba. Tim scanning PPJK Unsri telah melakukan pemeriksaan LJK para peserta psikotes dua hari lalu.
Proses pengumuman hasil TKD dan psikotes tertulis harus dilakukan segera mengingat beberapa daerah itu akan menggelar tes kesehatan dan wawancara. Menurut jadwal semula, peserta CPNS provinsi yang lulus psikotes akan mengikuti tes kesehatan dan wawancara 13-14 Desember. “Pak Gubernur sudah memastikan diri untuk mewawancarai langsung peserta yang lulus psikotes ini dalam tes wawancara 13-14 Desember mendatang,” tutur Zainuddin.
Pada hari yang sama namun di tempat berbeda, digelar pula tes kesehatan dan wawancara untuk peserta CPNS Mura dan Pagaralam. “Untuk tes kesehatan dan wawancara Banyuasin, Muba, dan OKUT rencananya 11-12 Desember di daerah masing-masing,” ucap Zainuddin. Untuk membantu tes wawancara, PPJK Unsri akan mengerahkan sejumlah dosen.
Pada tes inilah, para peserta akan dinilai dari berbagai aspek. Mulai dari pakaian yang dikenakan, cara berpakaian, cara menjawab pertanyaan, jawaban atas pertanyaan para penguji dan lainnya.
“Semuanya akan menentukan lulus atau tidaknya peserta tersebut,” bebernya. Pasalnya, dari berbagai aspek itu penguji bisa melihat cocok tidaknya peserta yang diuji menjadi CPNS. Dalam pelaksanaan tes kesehatan dan wawancara itu, jumlah peserta yang ikut sekitar dua kali formasi yang dibutuhkan.
Namun, dipastikan ada beberapa formasi yang bisa jadi pesertanya tinggal satu orang. Atau bahkan sejak awal formasi tersebut kosong tanpa peminat. “Kalau sudah begitu, seorang peserta tadi dipastikan lulus dengan berapapun nilainya,” cetus Zainuddin. Untuk formasi yang masih banyak peminatnya, tetap diberlakukan sistem ranking dimana mereka yang diterima disesuaikan dengan jumlah CPNS dalam formasi.
Untuk tes kesehatan sendiri, ada yang menggandeng Balai Kesehatan, namun ada pula daerah yang menggunakan jasa rumah sakit di masing-masing daerah. “Kita hanya membantu saja kalau memang ada daerah yang ingin menyelenggarakan tes kesehatan ini,” katanya. Menurutnya, yang wajib dilakukan dalam seleksi penerimaan CPNS adalah tes kemampuan dasar (TKD) yang terdiri dari tes pengetahuan umum, tes bakat skolastik dan tes skala kematangan serta psikotes tertulis.
Kalau sudah psikotes tertulis, terserah daerah bersangkutan mau mengadakan tes wawancara atau cukup psikologi tertulis saja. Begitu pun untuk tes kesehatan, dapat dilakukan setelah pengumuman akhir peserta ujian CPNS. Namun, cara ini ada konsekuensinya. Jika tes kesehatan dilakukan setelah pengumuman akhir seleksi CPNS, maka jumlah yang diterima nanti akan semakin berkurang dari formasi yang diperlukan.
Sementara itu, proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) seakan tak pernah berhenti menuai persoalan. Wacana yang dilontarkan Menneg PAN&RB EE Mangindaan bahwa penerimaan CPNS tak perlu dilakukan setiap tahun, diikuti dengan wacana baru tentang penerimaan CPNS untuk 3-5 tahun yang disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Edy Topo Ashari.
Penerimaan CPNS dalam jumlah banyak itu, lanjut Edy, untuk mendapatkan CPNS dengan SDM yang berkualitas. Dia meminta setiap instansi menyusun “power plan” penerimaan CPNS untuk 3-5 tahun ke depan.
“Terkait kebutuhan analisis manajemen kepegawaian, pemerintah bisa menyusun formula berapa kebutuhan riil untuk pengadaan pegawai. BKN mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan manajemen PNS, karenanya senantiasa berupaya meningkatkan kesadaran PNS dalam mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional dan kompeten secara bertahap,” kata Edy dalam keterangan persnya, kemarin (7/12).
Salah satu fungsi manajemen PNS yang selalu mendapat perhatian masyarakat luas, kata dia, ialah pengadaan atau recruitment CPNS. Untuk itulah, dasar pengadaan CPNS yang ideal harus mendapat perhatian khusus terutama tentang kebutuhan riil. “Adanya tenaga honorer di pusat dan daerah menjadi salah satu permasalahan tersendiri dalam manajemen kepegawaian,” bebernya. (46/05/esy)-sumeks