Informasi Penerimaan CPNS 2010, Pemkab Inhu Ditiadakan

Kamis, 16 September 2010

Tahun ini, Kabupaten Inhu tidak akan menerima CPNS. Pasalnya Pemkab menilai tenaga PNS di Inhu kini sudah cukup banyak. Untuk itu, 2010 ini tidak akan menerima CPNS.

Demikian ditegaskan Bupati Inhu Yopi Arianto SE saat dikonfirmasi wartawan terkait informasi yang kini beredar di tengah masyarakat. ‘’2010 ini, Inhu tidak menerima CPNS, meskipun formasi untuk Inhu dari pemerintah pusat ada,’’ ujar Bupati, Selasa (14/9) di ruang kerjanya.

Dikatakan Bupati, penerimaan CPNS harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dimana saat ini, keuangan daerah Inhu masih belum pulih yang disebabkan oleh penerimaan masih kecil. Jika tetap dipaksakan menerima CPNS setiap tahun, diyakini akan membebani keuangan daerah.

Ke depan kata Bupati, penerimaan CPNS di Inhu disesuaikan dengan jumlah yang pensiun di tahun itu. Maka akan diusulkan sebanyak PNS yang memasuki masa pensiun tersebut. Dengan demikian sebutnya, jelas tenaga yang akan diperlukan setiap tahun. Tapi jika diterima dengan jumlah yang banyak, dikhawatirkan tidak bisa bekerja maksimal.

Bupati mengatakan, penerimaan CPNS 2010 saja yang ditiadakan. Tapi tahun-tahun selanjutnya akan dipertimbangkan. ‘’Kalau memang ada keperluan, akan kita usulkan ke Men-PAN RI, namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Disesuaikan dengan keuangan daerah kita,’’ kata Bupati.

Inhu juga tidak mengusulkan jumlah tenaga honorer ke pemerintah pusat, seperti yang dilakukan di daerah lain. Pertimbanganya kata Bupati juga karena anggaran daerah yang masih terbatas. Menurutnya, keputusan itu diambil bukan karena alasan politis. Tapi didasarkan oleh pertimbangan keuangan daerah.

Mulai tahun ini, Inhu tidak lagi menerima tenaga honor, karena tenaga yang ada saat ini dinilai sudah memadai. Bahkan kata Bupati tenaga honor sudah lebih dari cukup. Itulah sebabnya, Inhu tidak mengusulkan tenaga honor ke Men-PAN seperti yang dilakukan sejumlah daerah lain.

Tidak diusulkannya tenaga honorer itu sudah disosialisasikan ke masing-masing instansi melalui surat edaran Bupati. Selain itu dalam beberapa kesempatan saat turun ke tengah masyarakat informasi tersebut juga sudah disampaikan. Ini merupakan sosialisasi yang dilakukan agar masyarakat memahaminya.(nto). Sb: riaupos